Advertisement
 |
| Foto : Tuntut UMK 2024 Ribuan Buruh Jatim Geruduk Gedung Grahadi Surabaya |
BhirawaNews, Surabaya - Sebanyak 20 Ribu Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), dan Sarbumusi Turun ke jalan. Kamis (30/11/2023).
Dari pantauan awak media Massa buruh akan berkumpul di titik kumpul utama di Bundaran Waru (Frontage A Yani) sekitar pukul 12.00 WIB, untuk kemudian bergerak bersama dan melakukan longmarch (jalan kaki) mulai jalan Raya Darmo depan Kebun Binatang Surabaya (KBS) ke Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan Surabaya.
Buruh menuntut kepada gubernur jawa timur agar Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2023 naik sebesar 15%. Tuntutan ini disuarakan kaum buruh melalui berbagai aksi unjuk rasa yang digelar di Jawa Timur. Aksi tersebut dari berbagai daerah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Lamongan, Tuban, Probolinggo, Jember, Lumajang, Banyuwangi, Jombang, maupun Nganjuk.
Tuntutan ini dilakukan menjelang pengumungan UMK jatim pada 30 november 2023, kenaikan UMK dari buruh di dasari kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi jatim untuk kesejahteraan kaum pekerja
buruh menolak rekomendasi kenaikan umk sebesar 6,13 persen.
Eko sunarto selaku ketua pimpinan cabang Serikat Pekerja Aneka Industri (Ai) kabupate Sidoarjo menyampaikan kami semua Buruh berharap agar di akhir masa jabatannya Gubernur Jawa timur dapat memberikan kado dengan menetapkan kenaikan umk sebesar 15 persen, ini di dapatkan dari inflasi pertumbuhan ekonomi tahun ini, karena upah yang ditetapkan Gubernur Jawa Timur tahun ini akan dinikmati buruh tahun depan 2024, sehingga kami perlu pertumbuhan ekonomi inflasi tahun depan turut diperhitungkan," ucap Eko.
"Aksi demonstrasi ini juga di hadiri oleh Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh. Kehadiran Said Iqbal ini untuk menegaskan posisi Partai Buruh yang konsisten dan militan memperjuangkan kesejahteraan buruh dan rakyat melalui kenaikan upah minimum," pungkasnya
(Dedik)
