Advertisement
BhirawaNews, Surabaya - Program yang betul-betul menyentuh kepada wilayah yang terdampak stunting yang sudah dipetakan,”tegas Irjen Imam Sugianto.
Selain itu lanjut Kapolda Jatim, langkah dan upaya strategis untuk merespon kebijakan Polri, penandatanganan ini khususnya dengan Universitas Wisnuwardhana, diharapkan menjadi pemicu bagi satuan-satuan kerja yang lain.
“Kita sama-sama bertekad untuk meningkatkan kapasitas personilnya di lembaga atau institusi yang kita cintai,” tegas Kapolda Jatim.
Kapolda Jatim juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak terutama kepercayaan yang diberikan oleh Rektor Unidha termasuk kepala BKKBN Provinsi Jatim.
Kapolda Jatim juga berharap dengan penandatanganan seluruh kerjasama ini kinerja antar instansi akan semakin baik dan solid guna mewujudkan situasi Kamtibmas di Jawa Timur yang aman dan kondusif.
“Apalagi 3 bulan kedepan kita akan mempunyai gawe Pilkada serentak di Jawa Timur 1 Kepala daerah provinsi 29 bupati serta 9 Walikota,” tutup Kapolda Jatim.
Sementara itu Prof Suko Wiyono, Rektor Universitas Wisnuwardhana Malang, mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Jatim dan menyatakan siap melaksanakan kerjasama ini di bidang pendidikan.
Sedangkan Kepala BKKBN Provinsi Jatim, Maria Ernawati juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama ini dalam rangka upaya untuk meningkatkan kualitas SDM kedepannya.
Terkait mewujudkan keluarga yang berkualitas dan penanganan stunting, kata Maria Ernawati bukan hanya persoalan satu lembaga BKKBN.
Menurutnya dalam penanganannya perlu kolaborasi dan dukungan semua pihak baik instansi pemerintah maupun swasta.
“Di pemerintah kita sesuai dengan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang pencegahan stunting, kegiatan untuk pencegahan stunting perlu melibatkan banyak pihak multi sektor,” ucap Maria.
Diharapkan dengan MoU ini baik di lapangan di Polri punya bhabinkamtibmas dan di BKKBN ada penyuluh bisa saling koordinasi di lapangan. (Red)
