Iklan

Jumat, 25 April 2025, April 25, 2025 WIB | Dibaca: 0 kali
Last Updated 2025-04-25T07:17:49Z

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Gelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 Tahun 2025

Advertisement




BhirawaNews.com||KOMINFO, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-29 Tahun 2025 pada Jumat (25/4/25) di Alun-Alun Sidoarjo.  


Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Turut hadir Forkopimda, jajaran instansi vertikal, Sekretaris Daerah (Sekda), serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Sidoarjo.  


Upacara berlangsung khidmat dengan mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema ini mencerminkan pentingnya kolaborasi harmonis antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.  




Wakil Bupati membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian, di hadapan peserta upacara. Dalam sambutannya, Mendagri menegaskan bahwa otonomi daerah adalah tonggak penting dalam mendorong kemajuan melalui desentralisasi.  


“Otonomi daerah dirancang agar pemerintah daerah lebih mandiri, inovatif, dan responsif dalam pelayanan publik,” ujarnya.  


Hari Otonomi Daerah disebutkan sebagai momen refleksi dan penguatan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  


Mendagri mengajak seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah, untuk Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif, mempercepat pemerataan pembangunan dan integrasi nasional, dan meningkatkan daya saing daerah demi kontribusi bagi kemajuan bangsa.  


“Mari jadikan otonomi daerah sebagai sarana memperkuat pelayanan publik di tengah tantangan yang ada,” pesannya.  


Pada usia ke-29 otonomi daerah, Mendagri berpesan agar pencapaian ini menjadi pijakan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola, memperkuat sinergi pusat-daerah guna menciptakan pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

(skr/red)