Advertisement
SIDOARJO, BhirawaNews.com – Program pemerataan bantuan sosial (Bansos) melalui Portal Agent Perlindungan Sosial (Perlinsos) Kementerian Sosial RI mulai bergerak di tengah masyarakat. Namun, pelaksanaan pendataan di lapangan justru memunculkan persoalan serius terkait akurasi data penerima manfaat.
M. Iswan Yurianto, Babinsa Kalijaten dari Koramil 0816/14 Kecamatan Taman, secara aktif melakukan pendataan dan pengajuan warga yang dinilai layak mendapatkan bantuan sosial melalui aplikasi Portal Agent Perlinsos.
Iswan mengungkapkan, hingga saat ini sudah belasan warga yang didata dan diajukan melalui aplikasi tersebut. Pendataan dilakukan secara bertahap dengan menyasar sejumlah lingkungan permukiman.
"Hari ini di RT 16 RW 03 Kalijaten ini adalah lokasi yang ketiga dilakukan pendataan dan pengajuan," ungkap Iswan kepada awak media.
Dalam pelaksanaannya, Iswan mengakui terdapat sejumlah kendala teknis maupun administratif. Di antaranya, hasil pengajuan yang sebagian langsung muncul, sementara lainnya masih harus menunggu proses. Selain itu, warga diwajibkan memiliki rekening bank dan melakukan verifikasi wajah untuk mengecek hasil pengajuan.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah banyaknya warga yang mempertanyakan kepastian waktu pencairan bantuan. Kondisi ini menunjukkan masih perlunya sosialisasi yang lebih komprehensif agar masyarakat memahami mekanisme, tahapan verifikasi hingga penetapan penerima manfaat.
Namun, di balik upaya percepatan pendataan tersebut, muncul persoalan yang lebih mendasar. Seorang warga berinisial AF mengaku kecewa setelah mendapati data pribadi miliknya justru mencatat kepemilikan mobil.
Informasi tersebut dinilai bertolak belakang dengan kondisi ekonomi keluarganya yang sebenarnya.
"Jangankan memiliki mobil, rumah tinggal saja kami masih menumpang dan kos. Kami memiliki lima anak. Bu RT sendiri juga kaget melihat data itu. Kok bisa Kemensos punya catatan seperti itu? Dari mana datanya, kalau ternyata tidak sesuai dengan kenyataan?" tutur AF dengan nada kecewa.
Persoalan ini bukan semata-mata tentang harapan memperoleh bantuan sosial. Bagi AF, ketidaksesuaian data tersebut menyangkut validitas informasi pribadi sekaligus keadilan dalam proses pendataan masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial.
Sebab, apabila informasi kepemilikan aset yang tidak sesuai fakta dijadikan salah satu pertimbangan dalam menentukan kelayakan penerima bantuan, bukan tidak mungkin warga yang secara nyata membutuhkan justru berpotensi tersisih dari program perlindungan sosial.
Karena itu, diperlukan langkah korektif dan klarifikasi dari pihak terkait, khususnya Kementerian Sosial RI maupun instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pemutakhiran data. Mekanisme pengaduan serta pembetulan data harus dipastikan mudah diakses, transparan, dan memiliki kepastian tindak lanjut.
Pemerintah juga perlu menjelaskan sumber data kepemilikan aset yang menjadi dasar penilaian, termasuk membuka ruang verifikasi faktual apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi riil masyarakat.
Program Perlinsos semestinya menjadi instrumen negara untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, bukan justru menghadirkan persoalan baru akibat ketidakakuratan data.
Masyarakat tidak sedang menuntut bantuan secara cuma-cuma. Mereka hanya menginginkan proses pendataan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kini, respons pemerintah menjadi penting. Jangan sampai semangat memperluas jangkauan perlindungan sosial justru terkendala oleh persoalan validitas data yang seharusnya dapat diperbaiki sejak awal. (Syai)
