Advertisement
Bhirawa News || Surabaya - Kantor Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya mulai mengedarkan surat edaran / pemberitahuan tentang penyesuaian tarif kepada para pelanggannya, 13/11/2026.
Penyesuaian tarif ini mengacu pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 123 Tahun 2022 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya.
Dalam surat tersebut, PDAM memberitahukan bahwa ada pelanggan yang mengalami perubahan kelompok pelanggan. Misalnya, dari yang semula masuk KELOMPOK PELANGGAN I dengan kode tarif (1.3), akan dipindahkan ke KELOMPOK PELANGGAN II dengan kode tarif (2.1).
Pemindahan kelompok itu didasarkan pada kriteria yang sudah ditentukan, seperti lebar jalan di depan persil, daya listrik terpasang, luas bangunan, dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) persil.
Sekilas, kebijakan ini terlihat rapi dan sesuai aturan. Namun di lapangan, banyak pelanggan yang justru merasa bingung dan resah setelah menerima surat tersebut.
Surat Diedarkan, Tapi Warga Tidak Tahu Harus Bayar Berapa.
Persoalan utamanya bukan pada aturan Perwali-nya, Kka. Persoalan utamanya adalah isi suratnya.
Di dalam surat pemberitahuan itu, PDAM hanya memberitahukan bahwa pelanggan akan pindah kelompok. PDAM tidak menyebutkan berapa besar kenaikan tarifnya dalam bentuk rupiah. PDAM juga tidak menyebutkan berapa persen kenaikan yang harus ditanggung pelanggan.
Pelanggan hanya diarahkan untuk mengecek sendiri ke website PDAM, atau menghubungi Contact Center PDAM.
Bagi warga yang sudah paham internet, mungkin hal ini tidak masalah. Tapi bagi sebagian besar pelanggan, terutama warga kecil dan warga lanjut usia, cara seperti ini sangat membingungkan.
"Kami terima surat, isinya katanya mau pindah kelompok. Tapi kami tidak tahu besok bayarnya jadi berapa. Naik Rp 5.000, Rp 20.000, atau Rp 50.000? Tidak ada tulisannya. Kami jadi was-was," ujar salah satu pelanggan PDAM di Surabaya.
Warga mengaku, setelah menerima surat, mereka saling bertanya di grup WA dan di warung-warung. Tidak ada satupun yang bisa menjawab dengan pasti berapa kenaikan yang akan mereka bayar bulan depan.
Kondisi ini membuat kebijakan yang seharusnya bersifat pemberitahuan, justru berubah menjadi sumber kecemasan bagi pelanggan.
Kurang Transparan dan Kurang Dipahami
Menurut warga, sebuah kebijakan kenaikan tarif seharusnya disampaikan secara terbuka, jelas, dan mudah dipahami.
Setidaknya, dalam surat pemberitahuan itu harus ada 3 hal penting:
1. Tarif lama berapa, tarif baru berapa.
Pelanggan berhak tahu, misalnya tarif lama per m3 adalah Rp sekian, dan tarif baru per m3 menjadi Rp sekian.
2. Contoh hitungan untuk pemakaian normal.
Misalnya, jika pelanggan biasanya memakai 10 m3, 15 m3, atau 20 m3 per bulan, maka tagihannya dari Rp sekian menjadi Rp sekian. Dengan contoh seperti ini, warga langsung paham.
3. Alasan dan dasar pemindahan yang mudah dimengerti.
Bukan hanya sekadar menulis kode (1.3) menjadi (2.1) dan menulis kriteria secara umum. Warga perlu penjelasan dengan bahasa yang sederhana, bukan bahasa administrasi.
Tanpa tiga hal itu, surat pemberitahuan hanya menjadi surat formalitas. Sudah diedarkan, tapi tidak membuat warga paham.
Warga menilai, PDAM sebagai perusahaan daerah yang melayani hajat hidup orang banyak seharusnya lebih mengedepankan transparansi. Apalagi air adalah kebutuhan dasar setiap hari. Setiap perubahan tarif, sekecil apapun, akan sangat berpengaruh pada pengeluaran rumah tangga.
Warga Kecil Makin Tertekan.
Di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit, kenaikan tarif air sangat dirasakan oleh warga kecil. Harga kebutuhan pokok naik, biaya sekolah naik, biaya transportasi naik, kini ditambah tarif air yang juga akan naik, namun besarnya tidak dijelaskan.
Banyak warga kecil yang penghasilannya tidak tetap. Ada yang bekerja sebagai buruh harian, pedagang kaki lima, ojek online, dan pekerja serabutan. Bagi mereka, kepastian soal berapa yang harus dibayar itu sangat penting untuk mengatur keuangan keluarga.
Ketika surat kenaikan datang tanpa rincian kenaikan, warga tidak bisa mempersiapkan anggaran. Mereka hanya bisa menunggu tagihan bulan depan datang, dan berharap tagihannya tidak melonjak jauh.
"Kalau memang naik, ya katakan naik berapa. Jangan disembunyikan. Biar kami bisa siap-siap. Kami ini rakyat kecil, kami tidak anti bayar, tapi kami butuh kejelasan," tambah warga lainnya.
Harapan Warga Kepada PDAM.
Melalui pemberitaan ini, warga / pelanggan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya menyampaikan harapan agar PDAM bisa memperbaiki cara komunikasi kebijakannya:
1. Lebih transparan. Setiap surat kenaikan tarif harus mencantumkan secara jelas berapa tarif lama, berapa tarif baru, dan berapa persen kenaikannya.
2. Lebih mudah dipahami. Gunakan bahasa yang sederhana dan berikan contoh hitungan tagihan, agar warga yang tidak paham internet pun tetap mengerti.
3. Lebih banyak sosialisasi. Jangan hanya kirim surat dan suruh cek website. Adakan sosialisasi langsung ke kelurahan, ke RW, atau melalui petugas lapangan, agar warga bisa bertanya langsung.
4. Berikan waktu yang cukup. Masa klarifikasi jangan terlalu singkat. Warga butuh waktu untuk memahami, bertanya, dan menyiapkan berkas jika memang diperlukan.
Warga berharap, PDAM Surya Sembada Kota Surabaya bisa menjadi contoh BUMD yang tidak hanya taat aturan, tetapi juga humanis dan transparan dalam melayani masyarakat.
Karena kebijakan yang baik bukan hanya soal benar secara aturan, tapi juga soal dipahami dan diterima oleh masyarakat yang akan menjalankannya.
Sampai berita ini diturunkan, warga masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari PDAM Surya Sembada Kota Surabaya terkait rincian kenaikan tarif tersebut.
Penulis :kib
Baca juga:
"Berita Terbaru Lainnya"
"Berita Terbaru Lainnya"
