Advertisement
Bhirawa News|| Surabaya, - Praktik dugaan percaloan kembali ditemukan Tim Investigasi Media Liputan Indonesia di kawasan Samsat Manyar, Surabaya Timur, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Senin (10/11/2026) sekitar pukul 11.35 WIB.
Pantauan di lapangan, sejumlah orang yang diduga calo terlihat berkelompok di dekat area parkir depan cek fisik. Mereka tampak aktif menawarkan jasa kepada para wajib pajak yang datang untuk mengurus berkas kendaraan.
Saat ada pemohon yang datang ke lingkungan tersebut, banyak orang langsung menawarkan jasa seperti pembayaran pajak tahunan dan pajak 5 tahunan, termasuk pengurusan cek fisik dan pemberkasan.
Padahal, keberadaan calo di lingkungan Samsat telah dilarang dan bertentangan dengan ketentuan pelayanan yang ditetapkan Korlantas Polri, yakni pelayanan harus langsung, tanpa perantara, dan tanpa pungutan di luar ketentuan resmi.
Warga Terpaksa Nitip.
Salah seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya kepada Tim Investigasi mengungkapkan, para calo tersebut terkesan dibiarkan beraktivitas.
"Iya mas itu calo semua, tapi terbatas yang bisa masukin berkas ke dalam. Akhirnya orang-orang itu ya juga nitip," ujar narasumber tersebut.
Narasumber itu juga menyebut adanya dugaan setoran yang bervariasi tergantung jenis kendaraan.
"Setorannya ke dalam macam-macam tergantung kendaraan. Kalau seperti mobil pribadi itu kurang lebih Rp 800 ribu, kalau kendaraan R2 antara Rp 500 ribu," katanya.
Diduga Langgar Sejumlah Pasal.
Jika benar pengurusan STNK 5 tahunan tanpa KTP dapat terbit melalui perantara calo, maka praktik tersebut diduga melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya:
1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 68 dan Pasal 70. Perpanjangan STNK wajib melampirkan identitas pemilik yang sah (KTP), STNK, dan BPKB. Tanpa KTP, petugas wajib menolak berkas.
2. Perpol No. 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Pasal 27 dan Pasal 74.
Mengatur syarat registrasi ulang 5 tahunan harus dilengkapi dokumen identitas pemilik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 35. Penyelenggara pelayanan dilarang memungut biaya di luar ketentuan resmi. Pungutan di luar PNBP resmi diduga masuk kategori pungli.
4. UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11. Pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji karena jabatannya, dapat dipidana penjara 1 sampai 5 tahun.
5. UU Tipikor Pasal 3.
Pegawai yang menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan negara, ancamannya 1 sampai 20 tahun penjara.
6. KUHP Pasal 263 dan Pasal 266.
Jika dalam proses tersebut terdapat pemalsuan dokumen atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, maka dapat dipidana hingga 7 tahun penjara.
Hingga berita ini diturunkan, Media Liputan Indonesia belum dapat memastikan secara independen kepada siapa setoran tersebut mengalir dan apakah ada keterlibatan petugas di dalamnya. Dugaan adanya pembiaran dan perlindungan oleh oknum petugas masih sebatas keterangan narasumber dan perlu dibuktikan melalui klarifikasi resmi.
Dikonfirmasi, Petugas Berinisial S Tidak Menjawab.
Sebagai bentuk keberimbangan berita, Tim Investigasi Media Liputan Indonesia telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Samsat Manyar Surabaya Timur terkait dugaan aktivitas calo tersebut.
Namun saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, dua petugas Samsat Surabaya Timur yang dikenal dengan inisial S, tidak menjawab dan tidak memberikan keterangan apapun hingga berita ini ditayangkan.
Media Liputan Indonesia tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak Samsat Surabaya Timur kapanpun, jika pihak terkait ingin memberikan penjelasan resmi.
Desakan Penertiban.
Masyarakat berharap pihak Samsat Manyar Surabaya Timur, Satlantas Polrestabes Surabaya, dan Bapenda Jatim segera melakukan penertiban dan pengawasan ketat di area cek fisik dan parkir.
Praktik percaloan dinilai tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencoreng upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas pungli," Bersambung..
Penulis :Tim Investigasi Liputan Indonesia
Baca juga:
"Berita Terbaru Lainnya"
"Berita Terbaru Lainnya"
